• Pilih Bahasa :
  • indonesian
  • english

Orasi Ilmiah : Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat (AS) Terkait Program Pengembangan Nuklir Iran Periode 2005-2013

  • Terakhir diperbaharui : Selasa, 11 Desember 2018
  • Penulis : Hendrik Okta Ardhani, S,Kom
  • Hits : 419

Permasalahan nuklir adalah persoalan yang telah lama mempengaruhi hubungan kedua negara dalam bidang keamanan. Kecurigaan AS terletak pada upaya Iran dalam program pengembangan nuklir yang ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir. Jika Iran, berdasarkan kecurigaan AS, berhasil mengembangkan senjata nuklir maka Iran akan memiliki kekuatan militer yang destruktif. Hal ini, menurut AS, tidak hanya secara radikal mengacaukan status quo dan pemahaman mengenai logika perang yang selama ini menjelaskan sistematika posisi AS dan Iran dalam politik internasional.

Di sisi lain, hubungan sejarah kedua negara tersebut berada pada konsentrasi konflik pasca Revolusi Iran yang mengubah peta kekuatan politik AS di Timur Tengah.

Pada kepemimpinan Ahmadinejad, periode 2005-2013,  menjadi momen yang menjelaskan puncak eskalasi konflik antara Iran dan AS. karena Dalam kepemimpinannya, kebijakan luar negeri Iran mengarah pada penolakan keras atas respon AS terhadap program pengembangan nuklir Iran. Hal ini menjadikan Ahmadinejad sebagai sosok yang mampu menciptakan sebuah keadaan dimana kontrol isu internasional dianggap memojokkan Iran.

FAKTOR EKSTERNAL DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN DI KAWASAN TIMUR TENGAH

Sebagai objek tingkat analisa, Iran merupakan wilayah yang secara historis memiliki dinamika politik dan keamanan yang sangat dinamis. Kehadiran negara-negara besar yang memiliki kepentingan, baik ekonomi, politik dan keamanan, konflik antar negara di kawasan, serta keberadaan berbagai negara yang dianggap provokatif dan dan mengancam keamanan internasional, menjadi karakter utama di kawasan Timur Tengah. Hal ini menjadikan perdamaian sebagai kata asing sekaligus situasi yang sulit tercapai. Iran dengan berbagai kebijakan politik dan pertahanannya dalam hal program pengembangan nuklir, menjadi isu yang turut mewarnai atmosfer konflik di kawasan tersebut.

A. Lingkungan Geopolitik Iran Di Kawasan Timur Tengah

Secara geopolitik, kawasan Timur Tengah di mana Iran berada merupakan kawasan dengan geografis yang memiliki kandungan minyak dunia terbesar. Selain itu, banyak negara di luar kawasan memiliki kepentingan terhadap pengaruh, stabilitas, dan interaksi politik di kawasan tersebut.

B. Ancaman terhadap Iran Di Kawasan Timur Tengah

Kondisi geopolitik Iran di kawasan menjelaskan bahwa Iran memerlukan kekuatan yang dapat mengontrol situasi geopolitik. Karena itu, para pemimpin Iran berpikir untuk memiliki kemampuan memobilisasi dan memotivasi setiap warga negara negara tersebut untuk turut serta memenuhi ambisi nasional.

FAKTOR INTERNAL DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN

Iran yang memiliki keunikan dan perbedaan dengan negara-negara lain, terutama bentuk birokrasi yang menentukan formulasi kebijakan luar negeri serta hirarki kepemimpinan dalam struktur birokrasi.

Bentuk sistem pemerintahan ini akan menjelaskan bagaimana, pada akhirnya, faktor-faktor internal dalam kebijakan luar negeri Iran yang bersifat defensif dalam menghadapi AS, terutama dalam isu Program Pengembangan Nuklir yang menjadi objek konflik antara Iran dan AS, sebagai sebuah proses yang menjelaskan alur birokrasi dari otoritas organisasi yang berada pada level yang paling tinggi dalam mendominasi penentuan kebijakan luar negeri sampai pada sub level yang mengembang tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut.

Dalam konteks kebijakan luar negeri Iran terhadap AS, terkait program pengembangan nuklir, otoritas birokrasi dalam sistem pemerintahan di Iran merupakan didominasi atau dijalankan dalam sistem wilayat al-faqih.

A. Birokrasi Politik Dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri Iran

Sistem Republik Islam yang diterapkan di Iran, sesuai dengan acuan dasar dari negeri kaum Syi’ah, maka model yang mereka pakai adalah konsep kekuasaan politik  yang berlandaskan pada wilayat al-faqih. Wilayat al-faqih merupakan kekuasaan seseorang atau beberapa orang ahli hukum Islam yang mempunyai kedudukan sebagai mujtahid dan dianggap paling bertakwa, mampu bersikap adil, mampu memimpin, serta disetujui oleh mayoritas umat/rakyat. Pemegang kekuasaan atau supreme leader dalam sistem wilayat al-faqih ini kemudian disebut dengan istilah wali faqih.

B. Otoritas dan Komunikasi Dalam Birokrasi Politik Iran

Dalam sistem wilayat al-faqih, ciri demokrasi digambarkan melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti halnya Trias Politik, terdapat tiga kekuasaan yang berfungsi dalam sistem pemerintahan. Perbedaannya, terletak pada dominasi dan hirarki wilayat al-faqih yang dipimpin oleh wali faqih sebagai komando tertinggi dalam menentukan arah kebijakan.

Sifat umum dari struktur kekuasaan di Republik Islam Iran jelas, namun seluk-beluk yang sulit untuk dipahami. Di satu sisi, bagian dari filosofi Iran pemerintahan memiliki banyak kesamaan dengan yang dari negara lain. Iran memang memiliki cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif pemerintah. Di sisi lain, proses politik di Iran memiliki struktur hirarki yang berbeda (Maleki, 1).

Dalam proses politik, hirarki tertinggi terletak pada Kekuasaan yang dimiliki faqih meliputi kekuasaan untuk mengangkat otoritas yudisial tertinggi dan panglima angkatan bersenjata, kekuasaan menyatakan perang dan damai, kekuasaan untuk memobilisasi angkatan bersenjata, dan kekuasaan untuk memecat presiden.

Alur Hirarki Birokrasi Sistem Pemerintahan Wilayat Al-Faqih

alur.jpg

Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang fokus pada studi kasus kebijakan luar negeri Iran. Menurut Creswell bahwa Desain penelitian studi kasus dapat digunakan karena penelitian ini diarahkan untuk menganalisa single phenomenon, yaitu kebijakan luar negeri Iran dalam periode tertentu. Dan sesuai dengan Roselle, bahwa penelitian kualitatif ini melakukan pencatatan serta menganalisa gejala atau pernyataan kepala Negara serta pembuat kebijakan lainnya , juga mengamati fenomena yang terjadi yaitu hubungan antar variabel dependen ( Kebijakan Luar Negeri Iran) dan variable Independen ( yaitu factor eksternal dan internal)  .

Secara teoritis, lovel mengatakan posisi atau peringkat suatu negara ditentukan oleh kemampuan kebijakan sebuah negara dalam mengejar kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan mengacu pada kemampuan mempengaruhi satu sama lain. Jumlah relatif sumber daya yang dimiliki negara akan membentuk besarnya dan ambisi dari kebijakan luar negeri mereka. Ketika kekuatan relatif mereka naik, negara akan mencari lebih banyak pengaruh luar negeri, dan ketika jatuh, tindakan dan ambisi mereka akan diperkecil sesuai kekuatan nasional yang dimiliki negara tersebut.

Lebih lanjut “ Lovel “ menjelaskan , kebijakan luar negeri merupakan strategi yang direncanakan untuk mencapai prioritas kepentingan nasional, yang secara bersamaan, mencegah pihak lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagai sebuah strategi, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kondisi internal (struktur birokrasi pemerintahan dan otoritas kekuasaan), kondisi eksternal (kondisi geopolitik, ancaman dan keamanan wilayah), serta kalkulasi cost-benefit. Faktor-faktor tersebut merupakan rangkaian strategi kebijakan luar negeri yang dijalankan, baik secara ofensif maupun defensif.

Dalam kebijakan luar negeri defensif, manuver politik ditujukan untuk mempertahankan kepentingan nasional atau mencegah pihak lain merebut kepentingan nasional negara tersebut. Selain itu, aplikasi defensif didukung dengan kekuatan militer yang bersifat menangkal serangan militer negara lain. Namun dalam perkembangan konflik, pihak ofensif atau juga disebut superior akan cenderung melakukan konfrontasi kepada pihak yang lebih lemah, sedangkan pihak yang lemah atau inferior pada akhirnya akan mendorong penyelesaian konflik melalui langkah akomodatif atau bekerjasama.

Dalam analisa peneliti, sistem pemerintahan Iran menekankan adanya intervensi dari dalam negeri atau dominasi wali faqih, sebagai commander in chief atau yang lebih dikenal dengan istilah wali faqih dan supreme leader, sebagai sesuatu yang absolute. Wali faqih yang menentukan keluaran kebijakan luar negeri sementara Presiden berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Di sisi lain, lingkungan geopolitik Iran di kawasan yang dipenuhi oleh berbagai permasalahan politik dan keamanan membuat Iran berada pada pilihan realistis untuk meningkatkan kekuatan, terutama kekuatan militernya.

Sanksi ekonomi yang diberikan AS, kebijakan Iran dalam politik internasional untuk menentang AS, serta kesiapan penggunaan kekuatan militer sebagai langkah penangkalan menjadi satu analisa yang menjelaskan bagaimana Iran, sebagai pihak inferior, menggunakan kebijakan luar negerinya sebagai strategi dalam mempertahankan progam pengembangan nuklir untuk terus berjalan meski desakan dan sanksi serta isolasi internasional terus dijatuhkan kepada Iran.

kebijakan defensif menjadi pilihan ketika pihak lawan yang memiliki keunggulan atau superior memberikan ruang bagi pihak defensif atau inferior untuk memilih langkah akomodatif atau bekerjasama. Dengan begitu, pihak yang inferior cenderung menjadi pihak yang bersikap akomodatif atau bekerjasama.

Namun, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pihak inferior, yaitu Iran tidak mengambil langkah akomodatif atau bekerjasama untuk memenuhi keinginan AS. Ahmadinejad menjalankan kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menentang keinginan AS dalam menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Dengan kata lain, langkah akomodatif tidak dapat diambil mengingat kalkulasi dalam mempertahankan kepentingan nasional menjadi lebih penting. Sehingga  langkah konfrontatif yang dijalankan pihak Iran yang inferior menjadi pilihan.

Langkah konfrontatif tersebut dijalankan dengan manuver politik untuk menentang AS di berbagai forum internasional sekaligus menolak semua tuduhan yang diberikan AS. Selain itu, berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS juga disikapi Iran dengan tetap menentang keinginan AS dengan melanjutkan program nuklir tersebut.

Untuk mendukung sikap politik tersebut, Iran juga terus memperkuat kekuatan penangkalan militer guna menghadapi AS. Berbagai peningkatan kekuatan militer yang ditujukan untuk menangkal AS menjadi sebuah langkah strategi yang mendukung kebijakan defensif Iran yang dijalankan secara konfrontatif. (Dr. Asep Kamaluddin)

IMG_0071.JPG

Informasi

Newsletter

Daftar sekarang untuk menerima berita terkini, lowongan kerja, dan informasi lainnya.

Follow Us On

f