FisipUPNVJ-Program Studi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta telah menyelenggarakan seminar pada hari selasaa/11 November 2025 di UPN Veteran Jakarta. Bertajuk “Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu”, seminar ini dibuka secara resmi oleh Dr. Azwar, M.Si wakil dekan bidang akademik fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPNVJ serta dihadiri oleh para akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Seminar ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperluas ruang diskusi mengenai kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Dr. S. Bekti Istiyanto, M.Si. (Dekan FISIP UPNVJ); Dr. Phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si. (Dosen Ilmu Politik FISIP UI); Dr. Fajar Nursahid (Direktur Riset Algoritma); dan Abdul Ghofur, S.S., M.Si. (Dosen Ilmu Politik FISIP UPNVJ). Diskusi dipandu oleh Hendika Dwinanda W., S.IP., M.Sos.

Dalam paparannya, para narasumber menyoroti bahwa kualitas rekrutmen penyelenggara pemilu merupakan faktor kunci yang menentukan integritas hasil pemilu. Dr. Aditya Perdana menegaskan bahwa KPU merupakan institutional gatekeeper integritas pemilu, sehingga proses rekrutmen yang sarat kepentingan politik akan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu.

Ia juga menjelaskan bahwa secara global terdapat tiga model lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi: Independent Model (Indonesia, India), Government Model (Inggris) dan Mixed Model (Prancis). Tipologi ini menentukan ruang independensi lembaga. Namun di Indonesia, kewenangan seleksi yang masih dominan di tangan DPR serta regulasi yang lemah menjadikan independensi penyelenggara pemilu berada dalam posisi rentan.

Sementara itu, Abdul Ghofur menyoroti persoalan struktural demokrasi Indonesia yang belum mencapai konsolidasi. Ia menyatakan bahwa realitas politik di Indonesia sesuai dengan teori Aspinall yakni praktik politik uang masih menjadi strategi dominan dalam pemilu. Kondisi ini diperparah dengan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu yang tidak sepenuhnya independen, sehingga lembaga pemilu rentan terintervensi kepentingan politik kekuasaan.

Dr. Fajar Nursahid menambahkan bahwa lemahnya mekanisme seleksi dan kapasitas penyelenggara berimplikasi pada kesalahan teknis di TPS, beban kerja yang tidak merata, dan urunnya legitimasi publik terhadap hasil pemilu. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus mampu melihat proses pemilu dari perspektif masyarakat, bukan hanya dari sisi prosedur administratif.

Dalam sesi diskusi, para pembicara menyepakati bahwa perbaikan sistem pemilu harus dimulai darireformasi pola rekrutmen penyelenggara pemilu, penguatan independensi lembaga pemilu, peningkatan standar dan akuntabilitas Tim Seleksi, dan revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Partai Politik. Namun, para narasumber juga mengakui bahwa proses reformasi ini tidak mudah karena parpol dan elite politik masih memiliki kepentingan langsung terhadap struktur penyelenggara pemilu.

“Tanpa penyelenggara pemilu yang independen, pemilu hanya menjadi ritual, bukan mekanisme akuntabilitas demokrasi,” tegas Aditya Perdana. Seminar ini diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta sebagai bagian dari upaya Program Studi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta untuk memperkuat tradisi akademik kritis dan keterlibatan publik dalam isu-isu demokrasi di Indonesia.