Hari Senin, 29 April 2019 sedang berlangsung Kuliah umum bersama Bapak Wariki Sutikno selaku Direktur Politik dan Komunikasi dengan tema: “Menatap Pembangunan Politik Indonesia dalam Satu Dekade ke Depan: Tantangan dan Peluang Negara dan Masyarakat Sipil bagi Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik FISIP UPN “Veteran” Jakarta. Ada 3 (tiga) pembahasan yang disampaikan oleh Pak Wariki, yaitu: Arahan RPJPN 2005-2025, Indeks Demokrasi Indonesia, Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.
Pertama, arahan RPJPN 2005-2025. Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dimana saat ini akan memasuki periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2025.
Visi dan misi pembangunan dalam RPJP Nasional menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dimana sebagian besar dari tujuan global telah tercermin dalam agenda nasional
Kedua, indeks demokrasi. Demokrasi bukan berarti bebas-sebebas bebasnya. Demokrasi juga memiliki aturan dan hukum. Arah pembangunan politik dengan menciptakan masyarakat yang demokratis. Ada fungsi objek dan subyek. Tapi disini manusia sebagai subyek. Demokrasi menurut bapaknya terserah sama bagaimana kita memandangnya sesuai dnegan situasi dan kondisi dan sejarah negara masing-masing dan warna dari masyarakatnya itu sendiri (not completely universal, but up to you). Teknokratik (Bapennas), politik (Presiden terpilih), top down bottom up (negara dan daerah-daerah dibawahnya), partisipatif (seluruh masyarakat).
Manfaat kualitas demokrasi tinggi:
- Diplomasi disegani oleh negara lain
- Destinasi pariwisata di Indonesia banyak yang datangi
- Bisa menunjang ekonomi kreatif di daerah-daerah pariwisata
- Pemerintah berdasarkan hukum
- Birokrasi professional dan netral
- Masyarakt sipil yang independen
Indeks penting untuk meepresentasikan sesuatu.
Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, nilai IDI fluktuatif. Nilai IDI terakhir pada tahun 2017 sebesar 72,11 (naik 2,02poin) dalam katagori sedang. Pada tahun 2017, variabel Peran Partai Politik mengalami peningkatan yang signifikan. Variabel ini mengalami kenaikan 19,35 poin dibanding IDI 2016. Kenaikan Ini disebabkan oleh kenaikan 2 indikator: Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik dan Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik. Pada tahun 2017, variabel Peran DPRD dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini merupakan tren baru, setelah 8 tahun pengukuran variabel ini konsisten rendah.
Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2017 sebesar 78,75, kategori sedang. Angka ini naik sebesar 2,30 poin dibanding IDI 2016. Indeks Aspek Hak-hak Politik sebesar 66,63. Angka ini turun sebesar 3,48 poin dibanding IDI 2016. Setelah mengalami penurunan, Indeks Aspek Lembaga Demokrasi naik menjadi 72,49 poin.
Ketiga, draft rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi yang ditawarkan adalah:
- Penataan Lembaga Demokrasi
- Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil
- Penguatan Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan Kualitas Informasi Publik