FISIPUPNVJ—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta (UPNVJ) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tradisi akademik. Bertempat di Ruang Dosen Lt. 2 Gedung B FISIP UPNVJ pada Senin, (28/07/2025) telah dilaksanakan Bedah Buku “Pancasila, Bela Negara, dan Masa Depan Indonesia” yang ditulis oleh Tim Dosen FISIP UPNVJ.
Kegiatan ini menghadirkan tiga pembahas yang merupakan Dosen CPNS FISIP UPNVJ, di antaranya: Faris Widiyatmoko, S.Sos., M.Kp., Muhammad Haikal, A.Md., S.I.P., M.A., dan Hendika Dwinanda Wicaksana, S.I.P., M.Sos., dan dipandu oleh Nanda Rizka Syafriani Nasution, S.I.P., M.I.P., pelaksanaan bedah buku ini dihadiri langsung oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Azwar, M.Si.
Dalam sambutannya, Azwar menyoroti signifikansi perubahan yang telah dilalui oleh UPNVJ mulai dari sebelum menjadi kampus negeri, hingga secara resmi menjadi kampus negeri di tahun 2014. Dirinya pun menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan diskusi ini harus terus dihidupkan di lingkungan UPNVJ sebagai bentuk tanggung jawab akademik perguruan tinggi.
“Kami dari fakultas berharap agar kegiatan seperti ini secara rutin terus dijalankan setiap bulan. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun iklim akademik di lingkungan fakultas maupun universitas,” harapnya.
Azwar juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar diskusi tanpa hasil. Pihaknya berharap agar dalam diskusi selanjutnya, setiap narasumber harus menyertai pembahasannya dengan sebuah makalah. Produk akademik tersebut harapannya dalam waktu setahun ke depan dapat diterbitkan menjadi sebuah book chapter yang berisi rangkaian pemikiran dari kegiatan diskusi selama satu tahun.
“Kami juga meminta ke depannya kepada para narasumber atau pembahas untuk melengkapi diri dengan sebuah makalah. Hal ini menjadi penting, agar ke depannya makalah-makalah yang sudah disusun oleh banyak narasumber bisa dikumpulkan dan nantinya bisa diterbitkan menjadi sebuah book chapter,” tegasnya.
Sesi bedah buku dimulai dengan pemaparan Faris Widyatmoko, Dosen CPNS Prodi Ilmu Politik. Faris memulai dengan mengkorelasikan Pancasila dengan peristiwa-peristiwa terkini. Menurutnya Pancasila hari ini harus dipahami secara filosofis, seperti halnya saat Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia kini dijelaskan oleh Sukarno di Sidang PPKI.
“Pentingnya Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia dijelaskan pula oleh Yudi Latif dalam bukunya berjudul Negara Paripurna. Dalam bukunya tersebut Yudi Latif menyebut bahwa Sukarno menyebutkan kata philosopische Gronslag sebanyak 4 kali ditambah 1 kali istilah filosifische principe. Sedangkan istilah weltanschauung disebutkan sebanyak 31 kali,” jelas Faris.
Muhammad Haikal sebagai pembahas selanjutnya menjelaskan bahwa Pancasila adalah rambu-rambu bagi seluruh komponen bangsa dalam bernegara. Dirinya menekankan bahwa nilai-nilai yang digali oleh Bung Karno tersebut harus jadi dasar dalam menjalankan prinsip yang bermoral, meletakkan keberpihakan kepada rakyat kecil, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengedepankan dialog dalam mengambil keputusan.
“Setidaknya relevansi Pancasila dalam kehidupan bernegara khususnya dalam praktek politik dapat dirangkum menjadi 5 (lima) poin penting, antara lain: politik yang bermoral, politik yang berpihak pada keadilan bagi semua warga, politik yang menjunjung tinggi persatuan, demokrasi yang sehat, berdasarkan musyawarah, dialog dan representasi rakyat secara adil, serta kebijakan politik yang berpihak bagi kepentingan rakyat kecil,” papar Haikal.
Pada sesi selanjutnya, Hendika lebih memberi gambaran soal tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengaktualisasikan Pancasila di era digital. Berdasarkan temuannya, setidaknya terdapat 1.923 isu hoaks yang muncul selama tahun 2024. Tanpa edukasi yang tepat, maka tantangan ini bisa bertransformasi menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia.
Dirinya pun memaparkan bahwa di balik tantangan dan ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila di era digital, terdapat peluang yang harus diambil oleh segenap komponen bangsa. Melalui kemajuan teknologi seperti blockchain, negara akan mampu memetik pelbagai keuntungan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta transparan.
Melalui acara ini, FISIP UPNVJ ingin menegaskan bahwa universitas bukanlah lembaga yang hanya sekadar menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi lembaga yang menjadi garda terdepan dalam menguatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam bela negara, termasuk di ranah digital. (*)
