FisipUPNVJ—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta menggelar Seminar Kebangsaan dalam rangka memperingati Dies Natalis FISIP yang ke-31, pada Jumat, (28/11/2025) bertempat di Auditorium Tanah Airku, UPN Veteran Jakarta, Limo, Depok, Jawa Barat.
Dalam kesempatan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UPNVJ, Dr. Azwar, M.Si., menekankan pentingnya perguruan tinggi sebagai ruang kritis yang terus mendorong pemikiran progresif terkait demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di tengah gempuran teknologi digital. Menurutnya, perubahan sosial dan politik saat ini menuntut dunia akademik untuk lebih aktif memberikan masukan kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.
“Sebagai ruang intelektual, sudah seharusnya perguruan tinggi selalu menyuplai narasi-narasi kritis guna mendorong perbaikan kehidupan demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dan hal ini menjadi lebih rumit karena perkembangan teknologi yang semakin pesat,” jelas Azwar.
Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai pembicara kunci, Staf Ahli Bidang Penguatan Informasi Birokrasi dan Legislasi Kementerian HAM RI, Prof. Dr. Rumadi Ahmad, M.Ag. Dalam kesempatan ini, ia menekankan urgensi menjaga keseimbangan antara demokrasi, hak asasi manusia (HAM) di era digital.
“Regulasi terkait hak asasi manusia (HAM) saat ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk dapat melindungi warga negara di tengah kerentanan yang dihadirkan oleh teknologi,” urai Rumadi.
Rumadi juga menjelaskan bahwa dalam dua dekade terakhir, perubahan pesat di bidang teknologi informasi, globalisasi, serta dinamika politik nasional telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM. Kementerian HAM RI saat ini tengah menyusun revisi UU HAM sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerangka hukum yang mampu menjawab kebutuhan zaman dan memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara.
“Isu-isu seperti hak digital, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi di ruang siber, serta hak atas lingkungan hidup menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, kami di Kementerian HAM RI sedang menyusun revisi UU HAM demi memperkuat pondasi hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.
Seminar kebangsaan dalam rangkaian memperingati Dies Natalies FISIP UPN Veteran Jakarta ke-31 turut menghadirkan tiga pembicara, yakni: Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Dr. Rasminto, M.Pd., Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, Bilqis Oktaviani Putri, M.A., dan Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Luthfi Hasanal Bolqiah, S.Sos., M.IP. Melalui Seminar Kebangsaan ini, FISIP UPN Veteran Jakarta menegaskan komitmennya dalam mengawal isu-isu kebangsaan yang strategis, memperkuat literasi publik mengenai HAM, serta mendorong dialog kritis antara akademisi, pemangku kebijakan, dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan HAM di Indonesia, sekaligus mempertegas peran perguruan tinggi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan.