FisipUPNVJ – Pada tanggal 7 September 2025, Dosen lmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Reja, B. A., M. M. P. A., menjadi pembicara di webinar nasional. Webinar ini diselenggarakan oleh salah satu Komunitas Hukum terbesar melalui surat undangan No. 047/F/NUS/VIII/2025. Komunitas ini memiliki lebih dari 5000 followers di seluruh tanah air dengan masyarakat yang berasal dari ragam profesi professional di bidang politik, hukum dan pemerintahan.Topik Webinarnya adalah terkait Politik Hukum Siber di Indonesia yang berlangsung secara daring pada Minggu, 7 September 2025.
Kegiatan webinar di Nusantara Hukum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu administrasi dan kebijakan publik dilihat dalam perspektif hukum soal pengelolaan Siber di Indonesia. Reja mendidik puluhan masyarakat dari seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai kalangan profesi, mulai dari mahasiswa sampai pengacara, termasuk kalangan profesional hukum maupun advokat hukum. Hal ini juga menjadi bagian dari pengabdian Reja terhadap masyarakat secara luas.
“Menurut saya, ranah terkait Siber sudah banyak dibahas, tapi komplikasi dari perspektif politik hukumnya jarang dibahas, semisal banyaknya peraturan terkait siber dan era digital yang tumpang tindih bahkan sampai permasalahan terkait ketiadaan kebijakan yang menyertai,” tutur Reja.
Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan prinsip dasar politik hukum siber, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia. Reja juga mengedukasi masyarakat dengan pembahasan yang sederhana dimana dirinya merasa bahwa di Indonesia seringkali pembahasan terkait politik hukum siber sangat kompleks, padahal untuk memahami politik hukum siber hanya perlu melihat dua komponen yaitu infrastrukturnya dan kebijakannya.
“Ketimpangan infrastruktur yang seakan ada tapi tidak berkualitas, hanya sekedar kuantitas itu adalah sarang dosa, apalagi tidak dipenuhi dengan kebijakan terkait siber yang serba terbatas, sehingga pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat juga tidak ada bentuknya.” Tegas Reja.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi dan pertukaran ide antara para ahli, praktisi, dan peserta mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi hukum siber. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPNVJ, Dr. S. Bekti Istiyanto selalu menekankan betapa pentingnya seorang dosen untuk melaksanakan tugas Tridharmanya dan mengabdi bagi masyarakat secara luas sesuai dengan modal kepakarannya. Reja mendapatkan Surat Tugas No. SGAS/071/UN61/JurusanPolitik/2025 dari Bekti untuk menjadi pembicara nasional. “Menjadi dosen UPNVJ yang ditugaskan menjadi pembicara di skala nasional, harus benar-benar berdampak. Hal ini tentunya berkontribusi pada capaian kampus, khususnya fakultas agar lebih maju, unggul bahkan mendunia dengan topik-topik yang hangat di masyarakat nasional hingga global.” Tegas Bekti.
Dikri Ilham Husaeni selaku pendiri dari Komunitas Nusantara Hukum menegaskan bahwa pembicara dari UPN “Veteran” Jakarta ini sangat kredibel karena telah puluhan kali diundang sejak pembicara menjadi Staf Ahli di bidang Komunikasi dan Informatika Komisi I DPR RI, “Saya sudah puluhan kali mengundang Bang Reja Dalimunthe ini yang pakar dalam bidang kebijakan komunikasi dan digital. Saya rasa bang Reja Dalimunthe (Reja) sudah cukup jelas membahas soal perspektif kebijakan Siber yang dinamis secara multiperspektif, tadi pertanyaan pun banyak sekali.” Tutup Dikri sambil meninggalkan platform acara.
Dr. Azwar, M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UPNVJ bidang akademik juga mengatakan bahwa webinar nasional ini sejalan dengan komitmen Tridharma Perguruan Tinggi dan keinginan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik agar lebih responsif terhadap tantangan isu siber termasuk aktif dalam memperkuat jejaring nasional. “Dosen di FISIP UPNVJ ini memang didorong untuk menciptakan atmosfer akademik yang kritis, adaptif, dan bertindak lokal namun berwawasan global. Tema politik hukum siber ini sangat relate dan kekinian,” Tegas Azwar.