FISIP UPNVJ – Kondisi masyarakat Indonesia saat ini kurang sekali memperhatikan isu-isu tentang ekonomi, sosial, dan budaya. Kenyataannya masyarakat lebih sering mengangkat isu-isu tentang suku, agama, ras, dan antargolongan, atau bisa disingkat SARA. Menanggapi hal tersebut, Program Studi Ilmu Politik FISIP UPN “Veteran” Jakarta mengadakan diskusi umum dengan tema: “Diskusi Publik Kewargaan dan Keadilan Transisi” pada hari Rabu (26/6) di Auditorium Gd. Muh Yamin UPNVJ.

Diskusi umum tersebut bekerjasama dengan Jurnal Prisma yang mana jurnal tersebut sudah berdiri sejak 1971, sehingga tepat sekali untuk memberikan wawasan tentang kondisi Indonesia dari masa Orde Baru hingga Reformasi kepada mahasiswa maupun akademisi. Salah satu pendiri Jurnal Prisma, Ismi Hadad dalam sambutannya menceritakan bagaimana perjuangan rakyat di era Reformasi. “Harus ada upaya untuk menegakkan Rule of Law”, tutur Ismi.

Sambutan juga diberikan oleh Dosen Ilmu Politik FISIP UPNVJ Muhammad Prakoso Aji. Aji melihat kondisi politik saat ini membutuhkan kajian-kajian agar UPNVJ sebagai institusi dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Kemudian acara inti dimulai oleh moderator yang diwakili oleh mahasiswa Ilmu Politik, Muhammad Nurroby. Nurroby mengatakan, “Studi kewargaan sangat penting, namun media maupun akademisi jarang membahasnya”. Selain itu, Nurroby juga menyempatkan untuk mereview jurnal yang membahas tentang tema diskusi, yaitu Jurnal Prisma dengan judul “Keadilan Transisi” dan buku “Citizenship in Indonesia” yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Prof. Gerry van Klinken, seorang peneliti Senior KLTV Belanda, sekaligus penyunting buku “Citizenship in Indonesia” menyampaikan bahwa isu-isu yang dibahas didalam buku tersebut bersifat aktual, sehingga sangat relevan sebagai bahan rujukan untuk mengkaji lebih dalam tentang kewargaan dan keadilan transisi. “Citizens make democracy work” tambahnya. Turut hadir pula Dr. Dianto Bachriadi selaku fellow CSEAS, Kyoto University yang menjelaskan tentang bagaimana citizenship sangat kental dengan masa perjuangan terdahulu. Dianto juga menambahkan bahwa identitas sangat penting dalam kewargaan. Namun, yang ada saat ini justru lebih ke identitas politik golongan. “Permainan-permainan politik identitas justru membahayakan nilai-nilai citizenship yang memiliki prinsip kesamaan bagi warga negara” tuturnya.

Terakhir, Dosen Ilmu Politik Dr. Sri Wahyuningroem berharap acara tentang diskusi kewargaan dapat lebih sering dilakukan sehingga mahasiswa bisa lebih mengerti dan kritis terhadap isu-isu kewargaan dan keadilan transisi. Sebelum acara ditutup, dua tokoh penting yang berpengalaman dengan tema yang sedang diangkat menyempatkan untuk memberikan pandangan mereka. Kedua tokoh tersebut adalah Atnike L. Sigiro selaku Direktur Jurnal Perempuan dan Martin Aleida selaku mantan Wartawan Tempo. “Hak-hak individu sudah dipreteli sejak sebelum Reformasi, hingga yang tersisa adalah kewajiban dan tanggungjawab warga” pungkas Atnike.