FisipUPNVJ — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar launching dan bedah buku berjudul “Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia” yang ditulis oleh Shanti Darmastuti, Dosen Hubungan Internasional.
Diselenggarakan di Auditorium FISIP UPNVJ pada Selasa, (13/10), launching dan bedah buku ini mengundang Andi Mallarangeng (Pengamat Politik dan Menteri Olahraga RI 2009-2012) dan Ratri Istania (Editor, Dosen STIA LAN, dan Peneliti Senior Populi Center).
Sebagai penulis, Shanti Darmastuti mengungkapkan bahwa Sebagian besar pemerintah daerah hanya berkeinginan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi tidak ada tindak lanjut serius setelahnya.
“Sering kali setelah sukses kepemimpinan berlangsung, kerja sama tidak lagi ditindaklanjuti. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, misalnya kekurangan anggaran, dukungan pusat, hingga kualitas sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah,” jelas Shanti.
Dalam kesempatan yang sama, Ratri selaku editor menyebut bahwa meski desentralisasi memiliki tujuan yang baik, tetapi masih sangat banyak kekurangan yang dimiliki dalam proses pelaksanannya di Indonesia.
“Mismanagement, korupsi, hingga tendensi resentralisasi pemerintah pusat masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Indonesia dalam penerapan kebijakan desentralisasi,” tegasnya.
Menguatkan argumen dua narasumber sebelumnya, Andi Mallarangeng yang pernah menjadi bagian dari Tim Perumus UU Otonomi Daerah yang kemudian melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa kondisi desentralisasi hari ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa meski kondisinya lebih baik, situasi hari ini masih jauh dari standar ideal yang dibutuhkan oleh desentralisasi. Menurutnya, persoalannya apakah pemerintah pusat bersungguh-sungguh untuk mendistribusikan kekuasaan ke daerah-daerah.
“Korupsi di semua lapisan masih sering ditemui, dan semakin menguatnya tren raja-raja kecil (local strongman) di hampir semua daerah menjadi tantangan idealnya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia,” jelas Andi.
Pada akhir sesi, Andi Mallarangeng menekankan pentingnya peran pers dan civil society untuk mengatasi tren semakin meningkatnya potensi resentralisasi atau memusatnya kekuasaan ke pemerintah pusat.
