FisipUPNVJ — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPN “Veteran” Jakarta) bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Universitas Sumatera Utara (USU) melaksanakan Diskusi Publik dengan tajuk “Rezim Perdagangan Bebas di Indo-Pasifik: Implikasinya terhadap Agraria, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan”.
Diskusi yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPI, Bogor, pada Kamis (3/9) menjadi ruang untuk berbagi perspektif lintas negara terhadap dampak rezim perdagangan bebas terhadap kehidupan petani dan masa depan pangan.
Di samping menghadirkan Hartika Arbiyanti, Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta, diskusi ini juga menghadirkan Qammar Abbas, Komite Jaringan Petani Pakistan (PKRC); serta Ali Akbar, Pemuda Tani SPI Maluku Utara. Adapun diskusi kali ini dipandu langsung oleh Muhajid Widian, Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Pushakap).
Mempertanyakan Impilkasi Perjanjuan Perdagangan Bebas terhadap Petani Indonesia
Dalam kesempatan ini, Hartika Arbiyanti mencoba menguraikan arsitektur perdagangan Indo-Pasifik dan posisi Indonesia saat ini dalam rantai nilai global sektor pertanian dan pangan.
“Apakah berbagai perjanjian perdagangan bebas benar-benar memperkuat pertanian Indonesia atau justru membawa Indonesia semakin ketergantungan terhadap impor di banyak komoditas?” ujar Hartika.
Ia juga menyoroti ketimpangan struktur perdagangan yang tengah terjadi di Indonesia. Menurutnya, ekspor Indonesia masih sangan didominasi oleh komoditas mentah. Sedangkan di sisi lain, impor terus meningkat.
“Ekspor kita masih didominasi oleh komoditas mentah, seperti: sawit, karet, dan kelapa. Sedangkan impor pangan semakin ke sini terus meningkat, dari USD 23 miliar pada tahun 2022 menjadi 29,6 miliar pada tahun 2024,” jelasnya.
Hartika pada diskusi tersebut menekankan betapa pentingnya diversifikasi akses pasar serta hilirisasi produk agar Indonesia tidak semakin terjebak ke dalam ketergantungan global.
Komparasi dengan Negara-Negara di Asia Selatan
Sementara itu, Qammar Abbas memaparkan pengalaman negara-negara Asia Selatan dalam menghadapi tekanan rezim perdagangan bebas dan lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia.
“Negara-negara di Global South sering kali dikendalikan oleh utang dan syarat kebijakan. Dan hal ini secara langsung berdampak pada petani-petani kecil di bawah,” ungkapnya.
Ia memberi contoh perjuangan petani di India dalam upaya mempertahankan kebijakan Minimum Support Price (MSP) serta penolakan terhadap rencana perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.
“Petani melawan karena produk impor bersubsidi tinggi dapat menghancurkan pasar lokal,” jelasnya.
Ia melanjutkan di Pakistan dan Sri Lanka, kebijakan IMF telah mendorong terjadinya privatisasi dan penghapusan perlindungan bagi petani.
“Di Pakistan misalnya, jaminan harga minimum gandum dihapus, dan negara berhenti membeli hasil panen. Hal ini kemudian berimplikasi pada petani kecil yang kini harus berjuang melawan sistem tersebut,” paparnya.
Cerita dari Indonesia
Menghadirkan perspektif baru, Ali Akbar yang merupakan Pemuda Tani SPI Maluku Utara mengangkat sejarah panjang perdagangan di Maluku dan dampaknya kepada petani sampai hari ini. Ia menjelaskan bahwa Maluku telah menjadi pusat perdagangan global sejak sebelum abad ke-15.
“Sejarah perdagangan kita sangatlah panjang, tetapi di dalamnya menyimpan luka. Dari rempah hingga sekarang nikel, pola yang sama terus berulang hingga sekarang ini,” ungkapnya.
Ia menyoroti ekspansi industri tambang nikel yang mengancam ruang hidup petani dan masyarakat adat di kampung haamannya.
“Dari sekitar 3 juta hektar daratan Maluku Utara, hampir 50% sudah masuk dalam konsesi tambang. Ini bukan sekadar bicara soal ekonomi semata, tetapi juga soal hilangnya ruang hidup bagi sebagian besar masyarakat,” tegasnya.
Dan dalam kesempatan tersebut, Ali menegaskan bahwa pentingnya pengorganisasian petani sebagai kekuatan utama dalam menghadapi situasi semacam ini.
“SPI terus hadir dan mengorganisir petani secara kuat dan modern untuk mempertahankan hak-hak petani dan masyarakat pedesaan,” tambahnya.
Pada diskusi ini, mengemuka bahwa perdagangan bebas tidak pernah berdiri netral: terdapat janji pertumbuhan, tetapi juga risiko nyata bagi petani. Pergeseran arah perdagangan global, dari rempah di masa lalu hingga nikel hari ini, menjadi pengingat bahwa tanpa perlindungan yang kuat, petani akan terus berada di posisi paling rentan dalam setiap perubahan tersebut.