FisipUPNVJ – Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Dr. Azwar, M.Si, menyoroti diskursus mengenai ketidakterserapan lulusan perguruan tinggi oleh dunia industri di Indonesia. Dirinya dengan tegas menyanggah gagasan bahwa kegagalan penyerapan industri harus direspons dengan pembubaran program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan.
Dalam podcast bertajuk Banyak Tanya yang ditayangkan oleh kanal YouTube JawaPosTV pada Rabu, (6/5), Azwar menilai pandangan yang memaksakan seluruh institusi pendidikan hanya untuk menjadi pemasok tenaga kerja industri adalah bentuk “kesadaran semu”. Menurutnya, industri secara faktual tidak akan pernah mampu menampung seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya sangat besar.
“Menjadikan industri sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan lulusan dianggap mengerdilkan proses pendidikan yang sejatinya memiliki cakupan jauh lebih luas daripada sekadar dunia kerja formal,” tegas Azwar.
Azwar juga mengaitkan pola pikir ini dengan “residu kolonial” yang menempatkan pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah (seperti juru tulis atau administrasi), mirip dengan strategi Belanda pasca-Perang Paderi tahun 1837 untuk mengelola kekayaan alam demi birokrasi kolonial.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menekankan bahwa pendidikan tinggi seharusnya didefinisikan sebagai upaya pemberdayaan manusia (empowering) agar mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi. Ia memperkenalkan filosofi “Tanaman Kangkung” bagi para lulusan.
“Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk ‘hidup di mana pun mereka dilemparkan’. Artinya, pendidikan memberikan keterampilan bertahan hidup, kemampuan bermasyarakat, dan daya saing yang universal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ada peran krusial di luar industri, seperti ibu rumah tangga terdidik yang mencetak generasi masa depan atau pengabdi nilai-nilai kebangsaan.
Azwar juga memiliki banyak catatan mengenai isu pengangguran, mulai dari kesenjangan antara jumlah lulusan guru dengan kemampuan daya serap formal. Selanjutnya persoalan distribusi tenaga pendidik yang justru menumpuk di wilayah perkotaan, sedangkan masih sangat minim terdistribusi di wilayah 3T, hingga kecenderungan lulusan yang bekerja di sektor informal, seperti menjadi influencer, atau pekerja lepas (freelance).
Menurutnya, alih-alih membubarkan prodi, ia lebih menyarankan pemerintah melakukan langkah strategis, seperti: mulai melakukan penataan distribusi lulusan lewat kalkulasi kebutuhan tenaga ahli berdasarkan daerah. Selanjutnya, melakukan inovasi kurikulum agar lebih relevan di era digital. Pemerintah juga bisa memperluas kerja sama, tidak hanya dengan dunia industri, tetapi juga dunia kerja, serta menekan ambisi pembukaan program studi baru tanpa pertimbangan data dan kebutuhan yang riil.
Di sesi akhir, Azwar mengingatkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia, seperti elit Minangkabau yang hanya 3% dari populasi, lahir dari pendidikan (sistem Surau) yang fokus pada kecerdasan dan ideologi, bukan sekadar pemenuhan birokrasi penjajah.
“Negara harus tetap menjalankan fungsinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi tanpa sepenuhnya terseret oleh kepentingan industri sesaat,” pungkas Dr. Azwar.
Kerabat Kerja
———————————
Penulis: Teddy Chrisprimanata Putra, S.T., M.Sos. | Penyelaras Bahasa: Musa Maliki, Ph.D