FisipUPNVJ – Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sukses menggelar Seminar Nasional bertema “Blokade Selat Hormuz: Krisis Global, Keamanan Maritim, dan Pelajaran Strategis untuk Indonesia” pada Selasa, 19 Mei 2026. Acara yang berlangsung di Auditorium FISIP UPN “Veteran” Jakarta ini menghadirkan para pakar di bidang pertahanan, maritim, dan hubungan internasional untuk membahas implikasi strategis krisis global tersebut bagi Indonesia.
Seminar ini dibuka secara resmi oleh Rektor UPN “Veteran” Jakarta, Prof. Anter Venus, M.Comm., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kepemimpinan yang komprehensif dalam menghadapi berbagai krisis global yang turut berdampak pada Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia apabila negara mampu membangun dan menjaga ketahanan energi secara mandiri.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P., mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014–2018, serta Dr. Syahrul Salam, S.Pd., M.Si., dosen Program Studi Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta. Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Winda Eka Pahla Ayuningtyas, S.Pd., M.Si.
Dalam paparannya, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P. menggarisbawahi betapa krusialnya ketahanan energi bagi setiap negara agar tetap berdaya di tengah ketidakpastian politik dunia. Ia menguraikan dua skenario besar di kawasan Timur Tengah, yakni penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan upaya blokade oleh Amerika Serikat, yang keduanya berpotensi mengguncang perekonomian global. Menurutnya, Iran justru berhasil mengejutkan dunia dengan kemampuan memperkuat kekuatan militernya meskipun berada di bawah tekanan embargo internasional. Rivalitas antara Iran dan Amerika Serikat yang bersumber dari perbedaan ideologi, ambisi nuklir, dan perebutan pengaruh regional telah mengakibatkan kenaikan harga minyak, terganggunya jalur perdagangan internasional, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik secara global.
“Ketahanan domestik dan ekonomi subsistem dapat diimplementasikan terhadap ketahanan pangan dan energi. Indonesia memiliki peran dalam keamanan maritim dan stabilitas global. Keamanan maritim adalah pondasi utama stabilitas ekonomi dan politik dunia karena 90% perdagangan global melewati lautan dan lebih dari 60% melewati Bab el Mandeb dan Selat Malaka,” ujar Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi.
Menutup sesinya, Laksamana Ade Supandi menegaskan bahwa Indonesia perlu segera mengembangkan doktrin ketahanan energi dan maritim yang adaptif terhadap dinamika global. Ia juga menekankan bahwa sinergi yang erat antara kebijakan luar negeri, ekonomi, dan pertahanan merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat dan berdaulat.
Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Syahrul Salam, menyoroti urgensi kebijakan pertahanan Indonesia yang lebih berorientasi pada dimensi kontinental. Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan kesiapan membangun kekuatan nasional melalui efisiensi anggaran dalam lima tahun ke depan. Dr. Syahrul juga mendorong adanya keberanian politik dari pemerintah untuk meninjau ulang strategi pertahanan maritim Indonesia secara menyeluruh.
“Indonesia memobilisasi barang dan jasa dari Sabang sampai Merauke. Jika pemerintah menargetkan pertumbuhan 8%, hal itu dapat terwujud karena basisnya kuat. Ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kita, sehingga ketika negara lain dilanda konflik, kita tetap stabil,” tutur Dr. Syahrul Salam.
Dr. Syahrul turut menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar roda perekonomian dan stabilitas politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengambil contoh strategi Belt and Road Initiative (BRI) milik Tiongkok yang berhasil memperluas jalur perdagangan demi menjaga stabilitas energi dan ekonomi nasionalnya. Menurutnya, Indonesia tidak perlu khawatir menghadapi gejolak global karena memiliki keunggulan struktur geografis yang memungkinkan perdagangan antar-wilayah yang kuat.
Mengakhiri sesi diskusi, Dr. Syahrul Salam menyimpulkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas untuk berdiri mandiri berkat keunggulan struktur geografisnya, asalkan diimbangi dengan pengelolaan dan pengawalan yang lebih serius terhadap model pertahanan dan kekuatan militer nasional. Seminar ini menjadi forum strategis yang memperkaya wawasan akademis sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemangku kepentingan nasional.
Kerabat Kerja
———————————
Penulis: Hartika Arbiyanti, S.S., M.Si.