FisipUPNVJ – Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional yang bertajuk Blokade Selat Hormuz: Krisis Global, Keamanan Maritim, dan Pelajaran Strategis untuk Indonesia pada hari Selasa, 19 Mei 2026 bertempat di Auditorium FISIP UPN “Veteran” Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014—2018, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P. dan dosen Program Studi Hubungan Internasional Dr. Syahrul Salam, S.Pd. M.Si sebagai narasumber. Kegiatan ini dimoderatori oleh Winda Eka Pahla Ayuningtyas, S.Pd., M.Si.
Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Prof. Anter Venus, M.Comm. menekankan implikasinya kepemimpinan paripurna dalam menghadapi krisis global yang berdampak kepada Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa konflik Iran dan Amerika Serikat tidak memengaruhi Indonesia jika memiliki ketahanan energi yang baik.
Dalam pemaparannya, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P. menjelaskan pentingnya ketahanan energi untuk semua negara agar tetap berdaya di tengah ketidakpastian politik global, misalnya, perang di Timur Tengah yang terdiri dari dua peristiwa penting: Iran menutup dan Amerika memblokade Selat Hormuz. Beliau juga menjelaskan Iran mengejutkan dunia karena mampu meningkatkan kekuatan militer, meskipun terkena embargo. Konflik Iran dan Amerika Serikat adalah rivalitas ideologi, nuklir, dan pengaruh regional, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak, gangguan perdagangan dan transportasi, dan ketidakpastian geopolitik global.
“Ketahanan domestik dan ekonomi subsistem dapat diimplementasikan terhadap ketahanan pangan dan energi. Indonesia memiliki peran dalam keamanan maritim dan stabilitas global. Keamanan maritim adalah pondasi utama stabilitas ekonomi dan politik dunia karena 90% perdagangan global melewati lautan dan lebih dari 60% melewati Bab el Mandeb dan Selat Malaka,” papar Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P.
Sebelum menutup pemaparannya, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P. menekankan bahwa Indonesia harus mengembangkan doktrin ketahanan energi dan maritim yang adaptif. Selain itu, sinergi kebijakan luar negeri, ekonomi, dan pertahanan menjadi kunci Indonesia menjadi lebih baik.
Selanjutnya, Dr. Syahrul Salam, S.Pd. M.Si memaparkan pentingnya kebijakan pertahanan yang berfokus continental.
“Presiden Prabowo Subiyanto mengatakan bahwa Sepanjang 5 tahun ini, kita harus siap membangun kekuatan dengan efisiensi. Apakah situasi Selat Hormuz terkini memengaruhi Indonesia? Tentunya, fakta empiris adalah kita bangsa pelaut, tetapi kebijakan pertahanan lebih perlu kontinental dibandingkan maritim. Pihak Istana seharusnya ada keberanian politik untuk mereviu pertahanan kita terhadap laut,” paparnya.
Beliau juga memaparkan pentingnya pemerintah menentukan skala prioritas dalam penggunaan APBN agar roda ekonomi dan politik berjalan seperti yang diharapkan.
“Singapura boleh jadi investor terbesar di Indonesia, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 3%. Indonesia memobilisasi barang dan jasa dari Sabang sampai Merauke. Jika pemerintah menargetkan pertumbuhan 8% itu bisa terjadi karena basisnya kuat. Hal ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kita sehingga negara lain perang, kita bisa stabil. Kita dapat mengambil contoh, misalnya, terkait BRI (The Belt and Road Initiative). Cina mengutamakan alur pedagangan. Stabilitas energi dan perdagangannya lancar karena perluasan wilayah perdagangan. Indonesia tidak perlu pusing karena memiliki struktur geografis dan dapat melakukan perdagangan antar-wilayah,” jelasnya.
Pada akhir sesi, Dr. Syahrul Salam, S.Pd. M.Si mengatakan bahwa Indonesia dapat mandiri dalam struktur geografi dengan melakukan pengawalan yang lebih besar dan baik terhadap struktur model pertahanan dan militer.”
Kerabat Kerja
———————————
Penulis: Hartika Arbiyanti, S.S., M.Si.
