FisipUPNVJ – Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) melalui alumni angkatan TA 2026 menggelar Sarasehan dengan tema “Public Trust, Information Warfare, and National Defense”di Ruang Theater Kampus Bela Negara Unhan RI, Sentul, pada Senin (6/4/2026). Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga siang hari dan dihadiri oleh para alumni, akademisi, praktisi komunikasi, serta pejabat negara. Sentul, 6 April 2026
Sarasehan ini menghadirkan sejumlah pakar di bidang pertahanan, komunikasi, dan kebijakan publik, antara lain Dr. Dave Akbar Syafikarno Laksono, M.E. (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Mayjen TNI Dr. Toto Imam Satoso (Wakil Rektor III Unhan RI), Dr. Penny Hanggarini, S.IP., M.Si. (Director Cooperation and Marketing Universitas Paramadina), serta Dr. Erna Febriani, S.Si., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ESA Unggul). Turut hadir dalam undangan sebagai perwakilan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Yudie Aprianto.
Perang Informasi di Ruang Digital
Dalam sambutannya, Rektor Unhan, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menekankan bahwa perang saat ini tidak lagi hanya terjadi di medan fisik, melainkan telah bergeser ke ruang komunikasi, yakni di benak dan hati setiap warga negara. Ia menyoroti bagaimana propaganda di platform digital seperti TikTok dan Instagram kerap membuat publik bingung membedakan informasi yang benar dan salah. “Kita sebagai pengguna harus cermat, mengkonfirmasi, dan mengecek kebenaran agar tidak larut atau terpengaruh dengan berita-berita yang dapat memicu emosi dan stres,”ujarnya mengutip pernyataan dari Research Global Disinformation Index yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat disinformasi tertinggi di Asia.
Navigasi Arus Informasi dan Ketahanan Kognitif
Dr. Dave Akbar Syafikarno dalam paparannya menyampaikan materi berjudul “Navigasi Arus Informasi untuk Penguatan Ketahanan Kognitif terhadap Ruang Demokrasi Digital Indonesia”. Ia menegaskan bahwa ruang digital saat ini bukan sekadar media sosial, melainkan arena cognitive warfare. “Di era post-truth, algoritma platform global memiliki kuasa besar dalam mendikte persepsi publik. Dampaknya adalah fragmentasi publik yang akut dan erosi kepercayaan terhadap institusi,”jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa serangan siber terhadap Indonesia bersifat nyata dan berlangsung setiap saat, baik melalui platform media sosial maupun serangan terhadap lembaga perbankan dan pemerintahan. Sebagai rekomendasi, ia mengusulkan perlunya roadmap ketahanan kognitif nasional, penguatan regulasi algoritma yang transparan, serta peningkatan literasi digital berbasis Pancasila.
Strategi Komunikasi Pertahanan yang Efektif
Mayjen TNI Dr. Toto Imam Satoso menyoroti pentingnya strategi komunikasi pertahanan yang tidak membocorkan rahasia negara, namun tetap dapat dipahami masyarakat. Ia mengusulkan pembentukan Badan Komunikasi Nasional untuk mensinergikan komunikasi antar lembaga seperti Kementerian Komdigi, TNI, Polri, dan lembaga siber. “Komunikasi pertahanan harus disampaikan dengan tetap mengendalikan rahasia negara. Tapi intinya tetap disampaikan, tidak dirahasiakan, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa sistem pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta, sehingga seluruh masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah pertahanan negara.
Studi Kasus #KaburAjaDulu dan Pentingnya Empati
Dr. Penny Hanggarini memaparkan hasil penelitiannya mengenai fenomena viral #KaburAjaDulu yang sempat mengguncang publik. Dari 180.150 percakapan di platform X (dulu Twitter) periode Desember 2024 hingga Maret 2025, hanya 42,7 persen yang benar-benar berminat untuk “kabur” ke luar negeri, didorong faktor ekonomi dan pendidikan. Sisanya adalah sekadar berbagi informasi atau justru menolak wacana tersebut. Ia mengkritik lambatnya respons pemerintah terhadap isu ini. “Puncak percakapan terjadi pada 6 Februari, namun pemerintah baru banyak berbicara pada puncak kedua yang sudah hampir lewat masa kritisnya,” ungkapnya. Penny menekankan bahwa strategi komunikasi di era post-truth harus mengedepankan acknowledgement dan empati terlebih dahulu sebelum menyampaikan kebijakan.
Tantangan Algoritma dan Filter Bubble
Dr. Erna Febriani membuka paparannya dengan menayangkan video Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2025 yang mengakui bahwa komunikasi pemerintah masih kurang baik dan menjadi tanggung jawabnya. Ia kemudian mengidentifikasi sejumlah tantangan komunikasi pemerintah, di antaranya information overload, inkonsistensi antar lembaga, serta fenomena filter bubble dan echo chamber yang diperkuat algoritma platform digital. “Sebagus apapun kebijakan pemerintah, jika komunikasinya tidak efektif dan tidak memahami fenomena filter bubble, kepercayaan masyarakat akan tetap rendah,” ujarnya. Ia merekomendasikan lima unsur komunikasi pemerintah yang efektif: konsisten, mendengarkan (listening), empatik, mudah dipahami (acceptable), dan respons cepat.
Acara ditutup dengan foto bersama dan seruan untuk membangun ekosistem komunikasi yang sehat, mengembalikan kepercayaan publik, serta menjaga kedaulatan informasi sebagai bagian tak terpisahkan dari pertahanan nasional. Dalam relevansinya bagi FISIP UPNVJ khususnya Prodi Ilmu Komunikasi, Dr. Yudie mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan “alarm bahwa literasi digital, ketahanan kognitif, dan komunikasi publik yang empatik, menjadi garis depan baru dalam pertahanan nirmiliter”. Semangat bela negara harus diterjemahkan dalam tindakan nyata di ruang digital, sehingga mahasiswa komunikasi tidak hanya belajar membuat konten, tetapi juga belajar bagaimana konten dapat menjadi alat pertahanan atau justru senjata penghancur kepercayaan, serta menjadi komunikator yang kritis namun beradab dan konstruktif.
Kerabat Kerja
———————————
Penulis: Dr. Yudie Aprianto, S.P., M.Sc.